SuaraJakarta.id - Koalisi Mobilitas Berkelanjutan menentang rencana penggunaan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca yang akan digunakan sebagai jalur sepeda dalam acara gowes sepeda bertahuk "Silaturahride with Mas Pram" yang juga akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta,quickq不能用支付宝充值了 Pramono Anung.

Koalisi ini berisikan Bike to Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Melalui akun keterangannya, Ketua Umum B2W, Hendro Subroto menyebut pihaknya memang juga ikut dilibatkan dalam acara ini.

Bahkan, ia dan perwakilan komunitas lainnya ikut diundang membahas konsep acara beberapa waktu lalu. Saat itu, pihak Pemprov DKI memaparkan soal rincian acara dan rutenya.

"Tapi bukan diskusi yang kami dapat, melainkan paparan. Konsep sudah jadi. Rute sudah ditentukan. Dan yang diminta dari kami hanyalah diam dan menyetujui," ujar Hendro melalui keterangan Instageam b2w_indonesia, Selasa (15/4/2025).

Baca Juga:Siap-siap! JLNT Casablanca Akan Ditutup Saat Dini Hari, Ini Alasannya

Hendro mengatakan, awalnya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI tak merekomendasikan penggunaan JLNT karena alasan hukum. Namun, mendadak pihak berwenang di kegiatan itu tetap akan menggunakan JLNT.

"Tapi entah mengapa, kemudian berubah. Katanya aman, karena jalan akan ditutup dan hanya diikuti oleh rombongan sepeda," jelasnya.

Hendro pun bersama Koalisi Mobilitas Berkelanjutan menolak rencana itu. Apalagi pihaknya memang sudah sejak lama menentang penggunaan JLNT sebagai jalur sepeda.

"Kami menyatakan penolakan, terutama karena rute bersepeda akan melewati JLNT Casablanca - sebuah jalan yang jelas-jelas dilarang untuk dilintasi oleh sepeda menurut aturan hukum yang berlaku," terang dia.

"Sebuah jalan yang tahun 2021 pernah kami perjuangkan agar dikembalikan fungsinya sesuai aturan hukum," lanjutnya menambahkan.

Baca Juga:Usai Kecelakaan Maut Di JLNT Casablanca: Masih Ada Saja Pemotor Nekat Melintas, Sayang Tak Ada Petugas Berjaga

Jika tetap dilanjutkan, Hendro menilai Pramono sedang mempertontonkan upaya negosiasi hukum demi kepentingan segelintir orang. Seharusnya Pramono menjadi contoh keberpihakan kepada semua golongan tanpa memberi perlakuan khusus pada kelompok tertentu.

• 1
• 2
• 3

• ·KPK Dorong Akselerasi BMD Dalam Upaya Pencegahan Kerugian Negara
• ·Era Digital, KAI Logistik Dukung Transformasi Pendidikan Berbasis Teknologi di Indonesia
• ·Hotel Paling Berbahaya di Dunia, Sensasi Bermalam Dikelilingi Hiu
• ·Aturan Sanksi Pelanggar LHKPN Masih Lemah, KPK Usul Pelapor yang Tak Jujur Tidak Dilantik
• ·People Power Hingga Novel, Ini Kasus yang Mengguncang Ibu Kota di 2019
• ·Cari Pendamping Anies Baswedan di Pilkada DKI, PKS: Masih Komunikasi Dengan Parpol
• ·Tak Perlu Dihindari, 5 Minuman Manis Alami Ini Cocok untuk Diet
• ·Daftar Kegiatan Seru dan Promo Menarik di Jakarta x Beauty 2023
• ·Legenda Manchester United, Wes Brown akan Hadir di Store Adidas Pacific Place
• ·Mantap! MA Tolak Kasasi Rafael Alun, KPK Diperintahkan Kembalikan Rumah di Simprug
• ·Hadapi Idul Adha, Pertamina Patra Niaga Tambah 11.4 Juta Tabung LPG 3 kg
• ·Tips agar Anabul Tidak Stres Dengar Suara Kembang Api Tahun Baru
• ·Profil dan Riwayat Pendidikan Bambang Susantono, Mundur dari Kepala Otorita IKN
• ·Calon Paskibraka dari 38 Provinsi Mulai Jalani Latihan di Cibubur
• ·Tegas! PBNU akan Panggil 5 Orang Pemuda Nahdliyin yang Bertemu Presiden Israel
• ·Tegas! PBNU akan Panggil 5 Orang Pemuda Nahdliyin yang Bertemu Presiden Israel