JAKARTA,quickq最新版 DISWAY.ID –Dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Ketua Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), untuk membuat satu sesi konfrontasi antara ahli dan saksi dari masing-masing pihak.

Hal itu diusulkan untuk melihat permasalahan secara lebih jelas, terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Todung menyoroti adanya perbedaan pendapat antara ahli dan saksi masing-masing kubu yang dihadirkan selama sidang berlangsung.

BACA JUGA:Jelang Lebaran, Tidak ada Klakson Telolet di Terminal Kalideres

BACA JUGA:Simak! Ini Jam Operasional BCA Selama Libur Lebaran 2024

“ Saya ingin mengajukan satu usulan kepada majelis hakim yang mulia. Dengan perbedaan-perbedaan presentasi dan interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli dan saksi fakta, apakah tidak mungkin kepada mereka-mereka ini juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi dalam satu pemeriksaan?"ujar Todung pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Rabu 3 April 2024.

Menurut Todung, transparansi penyelenggaraan Pemilu sangat penting untuk menjaga integritas pesta demokrasi.

Dia tidak mencurigai pihak manapun, namun ia memandang transparansi tetap dibutuhkan saat saksi dan ahli dari berbagai pihak saling menyanggah kesalahan. 

“ Tadi juga saksi bicara mengenai penggelembungan suara yang membantah saksi fakta yang kami ajukan kemarin, yang menyebutkan beberapa puluh juta angka yang potensial bisa digelembungkan," ucap Todung.

BACA JUGA:Posko Nasional Sektor ESDM RAFI 2024 Diresmikan: Pemerintah Jamin Pasokan BBM

BACA JUGA:Banyak Masyarakat Keluhkan Potongan Pajak THR Lebih Tinggi, DJP Buka Suara

" Tentu dia punya data, saudara saksi juga punya data dan sudah membantah itu. Tapi bagaimana untuk menjelaskan ini, kalau kita tidak bisa melakukan audit?", paparnya. 

Todung juga menyampaikan kebutuhan akan adanya konfrontasi untuk mengungkap kebenaran, mengingat adanya perbedaan antara kesaksian dan pendapat ahli dari kedua belah pihak.

" Konfrontasi ini mungkin juga bisa menjawab tadi sebenarnya ahli mengatakan, apa yang dikatakan oleh saksi fakta dan ahli kami semacam pepesan kosong. Buat saya ini tidak terlalu proper untuk diucapkan, kita ini punya Sirekap yang dananya besar sekali. Tapi sampai detik ini kami tidak tahu betul berapa anggaran yang digunakan mendevelop Sirekap ini," kata Todung. 

• 1
• 2
• »

• ·Hukum Mati Kasus Suap Kementerian PUPR? KPK Ingin Pelajari Dulu
• ·插画留学作品集如何准备？
• ·PLN IP Resmikan PLTS Terapung Muara Nusa Dua, Segini Kapasitasnya
• ·东京艺术大学研究生入学要求
• ·Hadapi Idul Adha, Pertamina Patra Niaga Tambah 11.4 Juta Tabung LPG 3 kg
• ·3 Komisioner Bawaslu Ogan Ilir Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah di Pilkada Tahun 2020
• ·Warga Ijen Sesalkan Aksi Anarkis di Kaligedang, Dukung Kemitraan PTPN yang Sejahterakan Petani
• ·如何做好艺术留学作品集？
• ·Brand Asing Mundur, Moorlife Bangkitkan Kebanggaan Industri Plastik Lokal
• ·Sematkan Jas PPP, Mardiono Berharap Sandiaga Uno Bawa Hoki
• ·美行思远 · 西安向你发起艺术灵感位置共享
• ·多摩美术大学专业介绍
• ·Wow! 66 Orang Teroris Ditangkap saat Asian Games dan Asian Para Games 2018
• ·Tim Densus 88 Tangkap 3 Tersangka Teroris di Tiga Tempat Berbeda
• ·Walah! KPK Endus Kasus Korupsi di Kementan RI, Sejumlah Nama Pejabat Dikantongi, Siapa Saja?
• ·Walah! KPK Endus Kasus Korupsi di Kementan RI, Sejumlah Nama Pejabat Dikantongi, Siapa Saja?