JAKARTA,quickq.io DISWAY.ID --Menanggapi banyaknya kasus praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di dunia kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turut menyatakan dukungannya kepada penandatanganan Pakta Integritas.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, penandatangan Pakta Integritas yang melibatkan 127 Penanggung Jawab Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) serta Lembaga Audit Sistem Manajemen K3 dari wilayah Jabodetabek ini dipercaya dapat menjadi fondasi utama dalam pelayanan publik.

“Integritas adalah kunci. Tanpa itu, layanan publik akan kehilangan kepercayaan. Pakta ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral yang wajib dijaga dan dijalankan,” tutur Menaker Yassierli kepada Disway secara daring, pada Minggu 8 Juni 2025.

BACA JUGA:Bantuan Pangan Beras Juni-Juli Siap Digelontorkan, Bapanas Pastikan Prosesnya Efisien dan Tepat Sasaran

BACA JUGA:Pulau Manuran Raja Ampat Tercemar Akibat Kegiatan Tambang Nikel, PT ASP Langsung Disegel

Selain itu, Menaker Yassierli juga menambahkan bahwa Pakta Integritas bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengikat secara hukum.

Pelaksanaannya akan dipantau dan dievaluasi secara rutin.

Oleh karena itulah, dirinya meminta agar penandatanganan ini harus ditindaklanjuti dengan pengawasan yang konsisten. Setiap pelanggaran terhadap nilai-nilai integritas akan ditindak tegas sesuai aturan.

“Kami berharap langkah ini menjadi awal dari pembangunan budaya kerja yang etis dan bebas dari intervensi kepentingan. Kita ingin menanamkan budaya kerja yang menolak gratifikasi, suap, dan praktik-praktik tak sehat lainnya,” pungkas Yassierli.

Hal serupa juga turut diungkapkan oleh Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herda Helmijaya. 

BACA JUGA:Menteri LH akan Tinjau Kembali Izin 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

BACA JUGA:Menteri LH: Pertambangan di Raja Ampat Melanggar UU, 4 Perusahaan Tambang Nikel dalam Pengawasan

Dalam hal ini, dirinya menekankan pentingnya komitmen dari para pelaku usaha.

Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan sendiri dan harus melibatkan semua pihak secara aktif.

• 1
• 2
• »