Menteri KKP Ngaku Kecolongan Soal Pagar Laut: Kami Kekurangan Anggaran

知识 2025-06-03 04:26:38 6

JAKARTA,quickq官方下载苹果 DISWAY.ID- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengklaim kementeriannya lalai dalam pengawasan pagar laut lantaran anggaran yang kurang memadai.

Terlebih, KKP memerlukan anggaran besar untuk mengawasi pemanfaatan ruang laut. 

Menteri KKP Ngaku Kecolongan Soal Pagar Laut: Kami Kekurangan Anggaran

Menteri KKP Ngaku Kecolongan Soal Pagar Laut: Kami Kekurangan Anggaran

BACA JUGA:Menteri KKP Ungkap Bambu Bekas Pagar Laut Akan Jadi Barang Bukti

Menteri KKP Ngaku Kecolongan Soal Pagar Laut: Kami Kekurangan Anggaran

BACA JUGA:Pelanggaran Dua Perusahan Pembangun Pagar Laut Bekasi Diungkap DPR: Tidak Adanya Izin PKKPRL

Menteri KKP Ngaku Kecolongan Soal Pagar Laut: Kami Kekurangan Anggaran

"Kami menyadari bahwa saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut. Akibat adanya keterbatasan sarana prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran serta penguatan tugas, fungsi dan tanggung jawab KKP melalui revisi UU kelautan," ujar Sakti dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis, 22 Januari 2025.

Dia menyebut, penguatan anggaran sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan kementeriannya di ruang laut dan menghindari hal seperti munculnya pagar laut ilegal.

Lebih lanjut, Sakti mengatakan saat ini pihaknya sudah berupaya menyegel pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 kilometer pada 9 Januari 2025.

"Sementara di Bekasi Jawa Barat pada 15 Januari 2025 karena tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan izin reklamasi," ujar dia.

BACA JUGA:Kelompok Nelayan yang Ngaku Memasang Pagar Laut Telah Dipanggil KKP

BACA JUGA:Menteri KKP Akui Kecolongan, Sempat Mengira Pagar Laut untuk Penangkaran Kerang Nelayan

Sakti membeberkan ke depan, KKP akan terus melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut. Serta melanjutkan proses penyegelan yang telah dilakukan oleh polisi khusus (Polsus) KKP.

"Kedua, konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

本文地址:http://www.bing-quickq.com/html/8e699322.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

Penyidik Kejagung Mulai Periksa Saksi Dugaan Korupsi Proyek Tol Japek II

2025全球最好的珠宝设计大学排名

Harga Emas Kembali Anjlok, Investor Tunggu Data Ekonomi Terbaru AS

Hanya Berpatokan pada Argumen Seorang Dosen, JPU Dinilai Lemah, TPH Minta Eksepsi Robby Diterima

JPU Belum Siap Hadirkan Saksi, Persidangan Lukas Enembe Ditunda Pekan Depan

Sebelum Beli, Cek Dulu Update Harga Emas di Pegadaian pada 28 Mei 2025

Tragis, Wanita Tewas Akibat Terjebak di Konveyor Bagasi Bandara

5 Langkah Foreplay yang Bikin Bercinta Makin Menyenangkan

友情链接