时间：2025-05-25 01:44:59 来源：quickq不能用支付宝充值了

Warta Ekonomi,quickq.apk Jakarta -

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan keberatan yang diajukan PT Grab Teknologi Indonesia d/h Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dinilai merupakan momentum yang baik untuk melihat kembali prinsip-prinsip hukum bisnis Indonesia di tengah perkembangan model ekonomi digital. 

Bisnis, apalagi yang berbasis teknologi digital, sudah berkembang sedemikian rupa, sehingga bukan tidak mungkin kaidah-kaidah hukum bisnis lama tertinggal dalam menyikapi perkembangan dalam lanskap bisnis baru tersebut. Karena itu, putusan PN tersebut bukan tentang siapa yang menang tapi bagaimana sistem dan tatanan hukum bisnis kita dapat mewadahi perkembangan bisnis dalam suatu kepastian hukum. 

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, dalam keterangan di Jakarta, Jumat (9/10), mengungkapkan, teknologi membawa disrupsi, termasuk disrupsi dalam konfigurasi hukum. Menurutnya bukan hukumnya salah, tapi harus dicari relevansi baru. 

Tujuan dari suatu tatanan hukum ekonomi adalah kepastian hukum yang membuat semua pelaku ekonomi mendapat insentif melakukan bisnis dan akhirnya menciptakan kesejahteraan rakyat secara luas. Sebaliknya, tatanan hukum ekonomi yang gagal memberi kepastian hukum menjadi disinsentif pelaku ekonomi memulai dan menjalankan usaha dan akhirnya, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan yang seharusnya berlangsung malah urung terjadi. 

Dia melihat, lihat penilaian KPPU mengenai integrasi vertikal dan diskriminasi dinyatakan tidak terbukti oleh Pengadilan Negeri. Dari situ bisa diambil pelajaran bahwa membangun struktur usaha yang efisien bukanlah integrasi vertikal, dan kompetisi internal yang memotivasi mitra untuk berkinerja baik bukanlah diskriminasi. 

“Keduanya malah bisa membangun daya saing usaha yang lebih baik yang ujung-ujungnya menciptakan kebaikan kepada semua pihak, seperti pendapatan yang lebih baik mitra karena pelanggan puas, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, hingga kontribusi bagi perekonomian daerah dan nasional,” papar Heru lagi.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：Kementan Minta KPK Periksa Penggunaan Anggaran Alsintan
下一篇：5 Daun untuk Mengobat Asma, Alami dan Minim Efek Samping

• ·KPU Tegaskan Tidak Ada Surat Suara yang Sudah Tercoblos di Yogyakarta
• ·欧洲建筑学留学费用需要多少？
• ·2025年世界建筑设计学院排名
• ·Kalender Mei 2025 Libur Kapan Saja? Ada Cuti Bersama dan 3 Tanggal Merah
• ·FOTO: Si Paling Nyentrik di Met Gala 2025, Boyong Piano hingga Robot
• ·Kehadiran Prabowo di May Day 2025 Sangat Ditunggu, Buruh Siapkan 11 Tuntutan untuk Presiden!
• ·Pansel Ajukan 10 Capim Sesuai Selera Penguasa?
• ·申请建筑留学条件详细解读！
• ·Gibran Bela Mati
• ·墨尔本建筑专业本科留学申请条件
• ·Direksi BUMN Bidang Perkebunan Kena OTT
• ·Pansel Ajukan 10 Capim Sesuai Selera Penguasa?
• ·Ratna Bayar Oplas dari Rekening Bantuan Danau Toba
• ·Rute Palembang ke Bukitttinggi, Jalur Menantang Jambi dan Sijunjung
• ·Apa Hukum Suami 'Ngumpet' dari Istri untuk Bantu Keuangan Keluarga?
• ·Aria Bima Pasang Badan Bela Jokowi Soal Isu Ijazah Palsu: Yang Gugat, Yang Buktikan!