时间：2025-05-25 02:39:17 来源：quickq不能用支付宝充值了

Warta Ekonomi,如何下载quickq Jakarta -

Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan Ham RI atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang.

Demikian penegasan Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH. usai sidang persiapan PTUN Jakarta (13/7).

Sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap obyektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum. "Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal Pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang, jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk  menggugat Menkumham” ujar Hamdan.

Sidang ini semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang nota bene pembantu Presiden, justru menggugat pembantu Presiden yang lain, dalam hal ini Menkumham yang sudah mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya.

Ini menjadi semakin kontras, karena baru akhir pekan lalu KSP Moeldoko mengimbau semua pihak agar jangan mau menang sendiri saja.

"Lepas perbedaan kita sementara pikirkan satu kepentingan besar yaitu kemanusiaan itu penting, daripada kepentingan pribadi dan golongan," kata Moeldoko pada wartawan (10/7).

Hamdan juga menegaskan surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. "Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum."

Hamdan juga menjelaskan gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN. Secara waktupun sudah terlewat jauh, "Batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak disahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN. Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PTUN" tegas Hamdan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (2013-2015).

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：Soal Bambu Rp550 Juta, Anies Bilang: Ributnya Cuma di Sosmed
下一篇：Akhirnya, Ratna si 'Penyebar Hoax Terbaik' Ditangkap

• ·Kata Anies: Reklamasi Bukan Pulau, Tapi...Kaget Dengernya
• ·Amerika Ingin Modal dari RI, Erick Thohir: Investasi Harus Pasti
• ·Deret Menu Makan Favorit Bung Karno, Sayur Lodeh Ditemani Tempe Bosok
• ·Danantara Bakal Suntikan Modal ke Garuda Indonesia, Pakar: Solusi atau Blunder?
• ·Wewangian Pengusir Nyamuk, 5 Tanaman Ini Wajib Ada di Rumah
• ·6 Kejutan Seksi yang Bikin Pria Terpesona, Siap Menjajaki Ranjang
• ·Istana Buka Suara soal Gibran Dapat Maung dari Prabowo
• ·INTIP: 5 Makanan yang Bisa Dikonsumsi agar Tulang Kuat
• ·FOTO: Firsta Yuvi Amarta Sabet Gelar Puteri Indonesia 2025
• ·Wajib Coba, 10 Makanan Khas Kalimantan Timur Daerah Sekitar IKN
• ·Lewat Literasi Keuangan, PHE ONWJ dan PertaLife Insurance Perkuat Sinergi ONE Pertamina
• ·Imbas Pembangunan MRT di MH Thamrin, Suplai Air PAM Akan Terhenti di Wilayah Ini
• ·Soal Bambu Rp550 Juta, Anies Bilang: Ributnya Cuma di Sosmed
• ·Top 16 MUID 2024 Hadir dengan Finalis Beragam, Ada Ibu Dua Anak
• ·PHK Merebak, AXA Mandiri Malah Bidik Pasar Mikro
• ·Imbas Perang Tarif, Berkah buat Industri Otomotif Nasional?