JAKARTA,quickq官网地址是多少 DISWAY.ID- Koordinator Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD), Komite Anti Korupsi Indonesia, dan Indonesia Development Monitoring, Arifin Nur Cahyono akan melaporkan penyelenggara Pemilu.

Pelaporan terhadap KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etika karena dugaan maladministrasi.

BACA JUGA:Dibutuhkan Sebanyak 29.652, KPU Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota KPPS Pilkada, Minat?

Laporan akan dilayangkan pada Senin 23 September 2024 besok. 

Laporan disampaikan karena KPUD Kutai Kartanegara (Kukar) menerima pendaftaran Bupati Kutai Kartanegara dua periode Edi Damansyah sebagai bakal calon bupati Kukar pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.

Padahal, kata Arifin, bakal calon Bupati Kukar tersebut sudah menjalani dua periode sesuai yang terkandung dalam putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023..

"Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan perbuatan pelanggaran UU pilkada serta tidak mengindahkan putusan judicial review Mahkamah Konstusi. Yakni, terkait status Edi Damansyah Bupati Kukar dua periode yang mencalonkan sebagai calon bupati Kutai Kartanegara di Kutai Kartanegara 2024," kata Arifin dalam keterangannya, Minggu 22 September 2024. 

Menurut Arifin, pihaknya akan melaporkan Ketua KPUD Kukar beserta jajarannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta. 

BACA JUGA:KPU Jakpus Bakal Buka Pendaftaran 1.539 Anggota KPPS Pilkada

"Yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh anggota KPUD Kabupaten Kukar sebagai Penyelenggara Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kukar tahun 2024," imbuhnya.

Dalam laporannya, Arifin mencantumkan beberapa nama di antaranya Ketua KPUD Kaltim dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kukar Rudi Gunawan. Kemudian para anggota KPU Kukar Muchammad Amin, Muhammad Rahman, Purnomo, dan Wiwin.

Sementara, dugaan pelanggaran yang dilakukan yakni Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Fahmi Idris dan Ketua serta seluruh anggota KPUD Kukar telah melanggar ketentuan batas waktu penanganan laporan pelanggaran Pilkada berupa somasi dari Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD), Komite Anti Korupsi Indonesia, dan Indonesia Development Monitoring. 

BACA JUGA:Hasyim Asy'ari Minta KPUD Patuhi Aturan KPU Pusat

Sebelumnya, KPU sudah diingatkan bahwa diminta mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah di Pemilihan Bupati (Pilbup) Kukar 2024. 

• 1
• 2
• »

• ·Cegah Judi Online, BKKBN Imbau Keluarga Saling Mengingatkan Anggotanya
• ·解锁网络加速新体验：QuickQ加速电脑版让你畅享极速网络
• ·“quickq永久免费，轻松开启高效沟通新时代”
• ·QuickQ官方网站——让沟通更快捷，效率更高
• ·KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Ketua DPD Gerindra Malut
• ·QuickQ一个月多少钱？让你花最少的钱，享受最优质的服务！
• ·快速提升业务效率，选择QuickQ助你一臂之力！
• ·探索QuickQ最新官网，开启全新智能生活体验
• ·vivo V50 Series, Smartphone dengan Fitur Pas untuk Liburan dan Petualangan Alam
• ·QuickQ一个月多少钱？让你花最少的钱，享受最优质的服务！
• ·快速提升工作效率，QuickQ官网软件iOS版全新上线！
• ·如何下载并安装QuickQPC端，让你的工作与娱乐更高效
• ·PII Gelar Perayaan HUT ke
• ·探索QuickQ最新官网，开启全新智能生活体验
• ·苹果iOS系统下载QuickQ，开启高效生活新体验
• ·快速下载，轻松体验——Quickq官方网站安卓应用强势来袭